Pelatihan Bumdesa yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta selama 4 (empat) hari, meliputi beberapa materi antara lain materi dasar yaitu:  dinamika kelompok  dan materi inti meliputi pengenalan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Bumdesa, pengenalan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang BumDesa, Pengenalan Permendesa No 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Mindset Wirausaha, Identifikasi Potensi Desa dan Menggali Ide Bisnis, Bisnis Model Canvas, Pengenalan Kepmendesa No 136 tahun 2022 tentang Panduan Penyusunanan Laporan Keuangan Bumdes, Dasar Akutansi dan Perpajakan Bumdesa, Praktek Aplikasi Sofwere Akutansi, Kelayakan Usaha, Kerjasama dengan Pentahelix (ABCGM), Legalisasi/Perijinan Usaha dan Pemasaran Secara Online dan dilengkapi dengan Materi Penunjang seperti Rencana Tindak Lanjut serta Evaluasi.


Materi yang dijelaskan dalam pelatihan Bumdesa, terkait erat dengan aspek pengelolaan Bumdesa dari hulu ke hilir yaitu dari mulai aspek perencanaan bisnis sampai dengan mekanisme pertanggungjawaban Bumdesa. Dalam aspek perencanaan bisnis Bumdesa, perlu dilakukan pencermatan terhadap usaha yang di jalankan oleh Bumdesa. Perlu dicermati apakah usaha yang dijalankan benar-benar murni dari pengurus Bumdesa (berdasarkan ide, gagasan pengurus Bumdesa) yang dipresentasikan pada acara musyawarah desa di hadapan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tokoh tokoh masyarakat baik pengurus RW dan RT. Presentasi yang dilakukan oleh Pengurus Bumdesa meliputi program kerja Bumdes yang berisikan visi misi serta rencana strategi yang akan dilakukan oleh Bumdesa dalam operasionalnya. Dari presentasi program kerja Bumdesa tersebut, Pemerintah Desa dapat mempertimbangkan dukungan pembiayaan dari dana desa untuk penyertaan modal kepada Bumdesa.


Namun demikian, pada kenyataanya masih ada usaha yang dijalankan oleh Bumdesa yang merupakan usaha pribadi pengurus Bumdesa. Hal ini terjadi karena pada saat yang bersangkutan dilantik sebagai pengurus Bumdesa (Ketua, Sekretaris, Bendahara), usaha tersebut sudah ada dan berjalan dengan baik, sehingga pada saat yang bersangkutan dilantik sebagai pengurus Bumdesa maka usaha yang sudah ada dan sudah berjalan kemudian dimasukan sebagai usaha Bumdesa. Dampaknya adalah pengelolaan Bumdes oleh pengurus menjadi kurang profesional karena aset-aset yang eksisting di Bumdesa menjadi tidak jelas kepemilikannya (terjadi tumpang tindih) antara aset Bumdesa dan aset pribadi. Ide gagasan usaha bisnis Bumdes harus benar-benar digali dari kondisi potensi yang ada di desa maupun kebutuhan masyarakat desa. Pemilihan unit usaha Bumdes tidak sekedar hanya mengikuti Bumdes-bumdes lain, tapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi di desa masing-masing. Perencanaan usaha Bumdesa perlu diawali dengan menyusun kajian tentang kondisi potensi desa, dan mengkomunikasikan hasil kajian tersebut melalui mekanisme musyawarah desa.


Di dalam PP no 11 tahun 2021 tentang Bumdesa dan Peraturan Menteri Desa No 3 tahun 2021 disebutkan bahwa harus dipisahkan antara aset kekayaan desa, aset kekayaan pribadi dan aset Bumdesa, sehingga ada kejelasan didalam pengelolaannya, sehingga pada akhirnya pengelolaan Bumdesa menjadi lebih profesional serta independen. Pemisahan dan kejelasan pengelolaan aset akan diikuti dengan kejelasan proporsi pembagian keuntungan Bumdesa di akhir tahun. Kesepakatan mengenai pembagian keuntungan terutama bagi para penyerta modal harus dimunculkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Harus ada kejelasan proporsi pembagian keuntungan usaha Bumdesa, berapa persen untuk penyerta modal, berapa persen untuk PADes dan berapa persen untuk operasional Bumdesa. Sistem dan mekanisme pembagian keuntungan antara Bumdesa, Pemerintah Desa dan individu/masyarakat penyerta modal perlu dituangkan secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdesa agar kedepan tidak terjadi konflik dan permasalahan yang akan mengganggu keberlanjutan usaha Bumdesa itu sendiri.

 

Penulis : Agus Gumulya, SH

Editor : Dyna Maretta Sutan